Peristiwa
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Samosir: Rapidin Simbolon Soroti Korupsi, Krisis Ekonomi, dan Penguatan Nilai Pancasila
SAMOSIR | BIN.Net - Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Samosir pada Sabtu, 15 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam sambutannya, Rapidin menekankan bahwa lunturnya nilai-nilai Pancasila dan kecintaan terhadap NKRI menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi serta ketimpangan sosial di Indonesia. Menurutnya, jika nilai-nilai kebangsaan ini diterapkan dengan sungguh-sungguh, maka berbagai permasalahan sosial, termasuk korupsi, dapat ditekan secara signifikan.
"Empat Pilar MPR RI memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kebangsaan dan mencegah berbagai permasalahan sosial, termasuk korupsi. Jika nilai-nilai ini benar-benar diterapkan, kita bisa membangun pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat," ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain Anggota DPRD Sumut Dra. Sorta Ertaty Siahaan, Ketua DPC PDI Perjuangan Samosir, kader PDI Perjuangan, Forkopimca, serta warga sekitar. Selain itu, hadir juga Kalapas Pangururan, Jeremia Leonta, Wakil Kepala BPIP RI Dr. Rima Agustina, SH, SE, MM, serta RP Dr Johannes Haryatmoko SJ yang turut menyampaikan pandangannya mengenai penguatan nilai kebangsaan.
Penerapan Nilai Empat Pilar di Lapas Pangururan
Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Pangururan, Jeremia Leonta, menyampaikan bahwa sosialisasi ini memberikan wawasan yang sangat berharga, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, penerapan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI dalam sistem pembinaan di Lapas Pangururan dapat membantu warga binaan memahami makna kebangsaan yang sesungguhnya.
"Kami di Lapas Pangururan berkomitmen untuk menerapkan hasil sosialisasi ini dalam program pembinaan di lingkungan Kemenkumham, khususnya di Lapas Pangururan. Harapannya, warga binaan tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan edukasi kebangsaan sehingga saat bebas nanti, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan semangat nasionalisme yang lebih kuat," ujarnya.
Ia menekankan bahwa nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus menjadi pegangan, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat luas, agar tidak ada stigma negatif yang berlebihan terhadap mantan warga binaan yang ingin kembali hidup bermasyarakat.
"Warga binaan adalah bagian dari masyarakat kita yang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Pancasila mengajarkan kita untuk mengedepankan kemanusiaan dan keadilan sosial bagi semua," tambahnya.
Romo: Korupsi dan Oligarki, Ancaman bagi Demokrasi
Dalam kesempatan yang sama, Romo menyampaikan pemaparan yang mendalam tentang bagaimana korupsi dan oligarki telah menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, korupsi tidak lagi sekadar masalah moralitas individu, tetapi sudah menjadi sistem yang mengakar kuat dalam berbagai aspek pemerintahan dan bisnis.
"Kita sering berbicara tentang korupsi sebagai tindakan individu, tetapi yang terjadi di Indonesia jauh lebih kompleks. Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem politik dan ekonomi yang dikuasai oleh segelintir elite, yang disebut sebagai oligarki," ungkapnya.
Romo menjelaskan bahwa oligarki adalah suatu sistem di mana kekuasaan politik dan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok tertentu. Mereka mengendalikan sumber daya negara, membuat kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, serta membangun jaringan yang melindungi kepentingan mereka, bahkan dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat.
"Ketika kekuasaan dan kekayaan hanya berputar di antara kelompok tertentu, rakyat hanya menjadi penonton. Program kesejahteraan seringkali hanya menjadi janji manis tanpa realisasi, sementara segelintir elite terus menumpuk kekayaan," lanjutnya.
Ia menyoroti bahwa dalam banyak kasus, kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin tidak lagi berdasarkan kepentingan rakyat, melainkan atas dasar lobi dan kepentingan pemodal besar. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang semakin parah, di mana orang kaya semakin kaya, sementara rakyat kecil semakin tertindas.
"Kita melihat bagaimana kebijakan dibuat bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kepentingan segelintir orang. Contohnya, sumber daya alam kita yang melimpah justru lebih banyak dinikmati oleh korporasi besar dibandingkan oleh rakyat sendiri," tambahnya.
Pemaparan Dr. Rima Agustina: Memperkuat Implementasi Pancasila
Sementara itu, Dr. Rima Agustina, SH, SE, MM, selaku Wakil Kepala BPIP RI, menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Pancasila bukan hanya sekadar ideologi yang dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di setiap lini pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sosial.
"Pancasila adalah dasar negara yang harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan tindakan kita. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak ketimpangan sosial, korupsi, dan praktik oligarki yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," ungkapnya.
Dr. Rima menyoroti bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, khususnya korupsi dan ketidakadilan sosial, pendidikan karakter berbasis Pancasila harus diperkuat sejak dini. Ia menekankan pentingnya pendidikan moral dan etika di sekolah-sekolah, kampus, serta lingkungan kerja, agar generasi mendatang dapat menjadi pemimpin yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan rakyat.
"Kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan dalam sistem hukum, ekonomi, dan politik yang adil. Jika kita benar-benar mengamalkan Pancasila, maka tidak ada ruang bagi oligarki dan korupsi dalam pemerintahan," tegasnya.
Dr. Rima juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ia mengajak warga untuk lebih aktif dalam mengontrol kebijakan pemerintah serta menolak segala bentuk politik uang yang hanya menguntungkan segelintir elite.
"Rakyat harus berani bersuara. Jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik, kita harus kritis dan berani menolaknya. Demokrasi hanya bisa berjalan sehat jika rakyat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan," pungkasnya.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Para peserta sosialisasi juga semakin sadar bahwa memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci utama dalam membangun bangsa yang bebas dari korupsi, oligarki, dan ketimpangan sosial.
Pewarta: Ambrosius Simbolon
VIA
Peristiwa
Post a Comment