Peristiwa
Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Sibolga, Rapidin Simbolon: Korupsi Merajalela karena Luntur Cinta pada Pancasila dan NKRI
SIBOLGA | BIN.Net - Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon MM, menggelar sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Jln. Diponegoro, Ps. Belakang, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara, pada hari Jumat (07/03/2025).
Dalam kegiatan ini, Rapidin menekankan pentingnya penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
"Empat Pilar MPR RI memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kebangsaan dan mencegah berbagai permasalahan sosial, termasuk korupsi," ujarnya.
Hadir dalam sosialisasi ini antara lain Anggota DPRD Sumut, Dra. Sorta Ertaty Siahaan, Ketua DPC PDI Perjuangan Sibolga, kader PDI Perjuangan Sibolga-Tapteng, serta warga sekitar.
Menurut Rapidin, kondisi keuangan negara saat ini sedang mengalami krisis, sehingga banyak anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dijalankan.
"Anggaran untuk infrastruktur, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) semuanya mengalami pemotongan karena beban utang negara," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa utang negara telah meningkat sejak era Presiden SBY dan terus berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Situasi ini berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya membuat rakyat semakin sengsara.
"Ini yang menyebabkan mahasiswa turun ke jalan, karena mereka melihat keadaan negara yang semakin tidak menentu," katanya.
Rapidin juga menyoroti berbagai kasus korupsi yang terjadi, termasuk skandal di Pertamina yang baru-baru ini mencuat.
"Semua ini terjadi karena nilai-nilai Pancasila tidak lagi dihayati oleh para pejabat negara. Mereka tidak lagi memiliki rasa cinta terhadap negara ini," tegasnya.
"Bayangkan, seribu triliun dikorupsi di Pertamina. Jika uang itu digunakan dengan benar, seharusnya kita sudah bisa membangun ribuan sekolah di daerah pedalaman," lanjutnya.
Sayangnya, menurut Rapidin, hukum di Indonesia saat ini tidak lagi berjalan sesuai dengan UUD 1945. Keadilan tidak ditegakkan secara merata, dan hukum cenderung diterapkan secara tebang pilih.
"Kita juga harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika, karena jika itu tidak lagi dipertahankan, negara ini akan terpecah belah," tambahnya.
Sosialisasi ini juga diwarnai dengan sesi dialog interaktif. Salah satu warga, Poltak Silaban, menyampaikan harapannya agar negara ini tidak kembali ke situasi krisis ekonomi yang semakin menyulitkan rakyat.
Menurut Poltak, masyarakat Sibolga menghadapi berbagai kendala dalam mengurus izin kapal dan mendapatkan bahan bakar untuk kapal nelayan.
"Kami sebagai masyarakat kecil bertanya-tanya, apa sebenarnya manfaat pejabat bagi rakyat? Kami tidak tahu siapa yang bisa dijadikan panutan secara moral dan etika saat ini," ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang visi Indonesia Emas 2045.
"Jangan-jangan di tahun 2045 nanti, yang kita dapat bukanlah kejayaan, melainkan kegelapan," katanya.
Halawa, warga lainnya, berharap Rapidin dapat memperjuangkan agar sosialisasi 4 Pilar ini tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata.
"Kami ingin tahu, apa yang bisa kami lakukan? Kami berharap ada stimulus aksi yang konkret, agar kita bisa mengingatkan pemerintah, baik di pusat maupun daerah," ujarnya.
Ia juga menyinggung kondisi Sibolga yang semakin tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, termasuk ruang terbuka hijau yang kini semakin berkurang.
Ridwan Siagian, warga lainnya, menyatakan bahwa sosialisasi tentang 4 Pilar sudah sering dilakukan selama lebih dari satu dekade, tetapi kondisi negara tidak kunjung membaik.
"Jadi kalau ada pejabat yang bilang 'kau yang gelap', tolong sampaikan bahwa undang-undang aset harus segera disahkan. Jangan hanya bicara keras, tetapi tidak ada tindakan nyata," tegasnya.
Ia juga meminta Rapidin menyampaikan pesan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah konkret dalam menangani permasalahan bangsa.
"Masyarakat sudah muak. Harapan kami, sebagai anggota DPR RI, bapak harus menyuarakan ini," tambahnya.
Donni Simatupang, peserta lain dalam dialog ini, mengungkapkan ketertarikannya terhadap pandangan Rapidin tentang kondisi negara.
"Kalau kita perhatikan, memang negara ini sedang tidak baik-baik saja. Wajar jika masyarakat atau mahasiswa turun ke jalan untuk berdemo," katanya.
Namun, terkait tuntutan hukuman mati bagi koruptor, Donni menyatakan ketidaksetujuannya.
"Tuhan yang menentukan hidup dan mati seseorang. Selain itu, hukuman mati juga tidak terbukti efektif dalam memberantas korupsi," ujarnya.
Menanggapi berbagai keluhan masyarakat, Sorta Ertaty Siahaan menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti persoalan infrastruktur dan kesulitan nelayan dalam memperoleh bahan bakar dengan mendatangi instansi terkait.
Sementara itu, Rapidin merespons dengan menegaskan bahwa kekecewaan masyarakat merupakan cerminan dari kondisi bangsa saat ini.
"Apa yang bapak-bapak sampaikan adalah kekecewaan kita semua. Saya tidak menuduh siapa pun, tetapi kita harus menyadari bahwa pemimpin yang kita pilih dalam Pilpres memiliki konsekuensi yang harus kita terima selama lima tahun ke depan," ujarnya.
Ia mengutip pernyataan Mahfud MD, yang pernah menyebut bahwa jika sumber daya alam Indonesia dikelola dengan baik sesuai dengan amanat UUD 1945, maka setiap warga negara seharusnya bisa mendapatkan penghasilan sebesar 20 juta rupiah per bulan.
"Kita sakit hati melihat para koruptor bisa bersenang-senang menikmati hasil kejahatan mereka. Bayangkan saja, korupsi di Pertamina, Patra Niaga, dan lainnya. Ini harus kita lawan bersama," tegasnya.
Pewarta: Ambrosius Simbolon
VIA
Peristiwa
Post a Comment